Kasta NTB menentang pembebanan pembiayaan hosting fee even moto GP mandalika 2024 kepada pemerintah daerah baik itu pemprov maupun kepada 5 kabupaten/kota se.pulau lombok sebesar 213 Miliar rupiah untuk dibayarkan kepada pemilik hak siar Moto GP Dorna guna bisa terlaksananya even tersebut pada bulan september tahun ini. Ketua umum DPP Kasta NTB Lalu Arik Rahman Hakim SH menyebut rencana pembebanan pembiayaan hosting fee ratusan miliar rupiah kepada pemerintah daerah di saat APBD 2024 sedang berjalan adalah sesuatu yang aneh dan tidak rasional, bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa mencari sumber pendanaan dari APBD tanpa perencanaan dan pembahasan di DPRD, apalagi dengan nominal mencapai ratusan miliar rupiah. Lalu arik menyebut arahan pemerintah pusat melalui kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif RI agar biaya hosting fee moto GP dibebankan kepada daerah merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah pusat dalam mendukung even dunia bernama Moto GP di sirkuit Mandalika, seharusnya seluruh pembiayaan terkait pelaksanaan even moto GP sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, annual even seperti moto GP ini secara makro tidak memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata NTB dan lombok pada khususnya karena bersifat tahunan. Secara kalkulasi bisnis dengan prospek pengembalian modal hosting fee yang mencapai angka ratusan miliar juga tidak sebanding dengan target penerimaan pajak hiburan dari even moto GP tersebut sehingga kalaupun dipaksakan maka akan berpotensi merugikan keuangan daerah, sebut saja misalnya pemerintah kabupaten lombok tengah dimana sirkuit mandalika berada untuk perhelatan even moto GP tahun ini mereka hanya memproyeksikan pendapatan daerah melalui pajak hiburan hanya pada angka 7 miliar rupiah, jumlah yang sangat jauh bila dibandingkan dengan kewajiban pembiayaan hosting fee yang pastinya di atas angka tersebut ujar lalu arik. Menurunnya animo masyarakat untuk menyaksikan seri balapan moto GP mandalika setiap tahun membuktikan bahwa ajang moto GP sudah tidak bisa lagi menjadi magnet menarik jumlah kunjungan wisatawan ke lombok, maka sebaiknya uang rakyat di APBD difokuskan saja untuk membangun fasilitas wisata di daerah ini dengan tidak lagi menjadikan moto GP sebagai satu satunya sumber pendapatan asli daerah jika pada akhirnya rakyat sendiri yang akan dibebankan pembiayaan melalui anggaran di APBD, aneh sekali even moto GP yang menandatangani kontrak antara korporasi ITDC dengan Dorna kok biaya hosting fee mau dipaksakan teralokasi melalui APBD ini VOC gaya baru kecam lalu arik. Lalu arik menyatakan kebingungan soal siapa sih sesungguhnya pihak yang diuntungkan oleh even moto GP mandalika ini karena sampai saat ini keberadaan moto GP dj mandalika justru dampaknya dinikmati oleh banyak daerah seperti bali dan NTT serta daerah daerah lainnya, aneh sekali bila gawe skala nasional pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah. Jika kebijakan ini akan terus berlanjut dimana pembebanan biaya hosting fee kepada pemerintah daerah saja maka sebaiknya sirkuit mandalika dihapus saja dari jadwal gelaran seri balap dunia moto GP karena rakyat NTB tidak butuh jika harus menggunakan uang rakyat di APBD untuk mendukung bisnis korporasi dan kepentingan para elit nasional dan daerah.
